Tiga faktor yang mendasar dalam politik adalah: pembatasan kekuasaan, efektivitas dan akuntabilitas. Ketiganya dapat ditemukan di mana saja, dalam berbagai tingkatan, bahkan di rezim-rezim otokratis sekalipun. Ketiga faktor ini akan menjadi akar dari etika politik yang akan berkembang nantinya.
1. Pembatasan Kekuasaan
Lord Acton (1834-1902) yang terkenal dengan ucapannya, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Dia berbicara tentang kekuasaan yang absolut, padahal kekuasaan politik selalu terbatas: selalu harus memperhitungkan kekuatan lain, musuh, pemain asosiasi dan risiko, semua itu adalah faktor pembatas. Pembatasan kekuasaan secara struktural dapat membantu menangani konflik-konflik dan membuat mereka dapat dinegosiasikan.
Pembatasan kekuasaan ini akan menjadi alat untuk menjaga aktor-aktor politik menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan arogan. Beragam bentuk pembatasan ini dapat kita lihat pada penerapan good governance di berbagai negara, pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah, civil society dan pengawasan eksekutif oleh legislatif serta pengawasan keduanya oleh lembaga peradilan independen.
2. Efektifitas
Pemerintah dituntut untuk menjadi efektif. Dalam politik, setelah tujuan ditetapkan, maka tujuan tersebut harus dicapai. Tidak ada penguasa yang senang dengan menggagalkan tujuan politik dan menghancurkan ambisi mereka sendiri. Efisiensi dan efektifitas adalah beberapa ketentuan dasar dari politik, untuk mencapai target harus relevan dengan biaya yang wajar atau bahkan lebih baik.
Efektivitas tidak boleh mengabaikan kondisi hidup masyarakat mayoritas ataupun minoritas. Karena efektivitas politik juga memerlukan kedekatan antara warga dan pengambil keputusan. Efektivitas mungkin masih bervariasi antara satu daerah/negara dengan yang lainnya, tapi di sini kecemerlangan dan perumusan kebijakan sangat penting dengan kesopanan dan ketenangan berada di atasnya.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas berarti bahwa kekuasaan politik bertangung jawab atas keputusan--keputusan yang diambil, kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan, di depan seluruh warga negara, parlemen, majelis dewan, kelompok kaya dan berpengaruh, konstituen sendiri, atau bahkan kelompok perlawanan. Tidak ada kekuatan politik yang dapat hidup dalam isolasi. Pelaporan suatu tindakan/sebagainya adalah suatu keharusan. Ketika keputusan diperdebatkan, menjadi penting untuk menilai mana yang pro dan kontra dalam kelompok atau tim yang terstruktur; ketika implementasi gagal, alasan kegagalan perlu diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian mereka yang telah mengambil keputusan diminta untuk menjelaskan dan bertanggung jawab.
Kualitas akuntabilitas itu penting dalam kehidupan politik. Kekuasaan politik mendapat banyak manfaat lebih dari identifikasi kegagalan dan keberhasilan, dibandingkan dengan menyamarkan kebijakan dan menyembunyikan tanggung jawab, yang risiko politiknya jauh lebih tinggi.
Baca Juga Pohon Etika Politik
Sumber Benoit Girardin. 2012. “Globethics.net Focus 5 Benoît Girardin, Ethics in Politics”. Genewa: Globethics.Net.
No comments:
Post a Comment