Etika dalam Politik -- Benoit Girardin (1)

Benoit Girardin menjelaskan etika politik melalui 7 (tujuh) poin yaitu: 

a. Sebuah Kesalahan Umum Etika Politik: Copy Paste Etika Individu Untuk Etika Politik 

Seperti yang bisa kita lihat dari sejarah, etika individu sering ditransfer langsung ke ranah politik. Hal ini diasumsikan bahwa jika pemimpin jujur, adil, dan memiliki rasa hormat serta penuh kebenaran, negara juga akan dikelola dengan jujur, adil, dan hormat pada kebenaran dan demokrasi. Pendekatan seperti ini menarik sesuatu yang kompleks kedalam kesederhanaan, pada saat masalah politik sangat kompleks dan oportunistik dan sangat personal, media terobsesi dengan pemimpin politik mereka. Bingung dengan kompleksitas, dan merasa tak berdaya di hadapannya, masyarakat juga tergoda untuk percaya pada pemimpin karismatik yang menampilkan diri sebagai "penyelamat" atau "pembaharu" negara mereka. Kemudian datang rasa frustrasi dan kekecewaan, dengan prestasi yang buruk dan janji-janji tanpa henti yang ditunda. Namun peningkatan jumlah pemilih menempatkan kepercayaan mereka pada kebajikan individu pemimpin baru lebih tinggi daripada atas tim atau program-programnya. Mereka tidak percaya hukum, aturan, lembaga, kompromi, mediasi. Mereka turun bermain pada ranah kebijakan, manajemen dan dimensi struktural.

Masalah-masalah politik memerlukan solusi politik. Dengan copy dan paste etika individu pasti gagal, pertama karena hubungan interpersonal berada di alam yang hidup bersama dalam masyarakat yang terorganisir. Disitu terdapat tanggung jawab langsung, interaksi tatap muka, dan konsekuensi, kedekatan antara niat dan tindakan semuanya ini termasuk dalam tindakan personal dan interpersonal tetapi tidak dapat disalin dan dimasukkan dalam politik.

Ketika politik terlibat dalam hal pribadi, dengan menyatakan motivasi, niat dan janji-janji yang dimasukkan ke dalam pusat perhatian, dimana kebaikan etika dalam konteks sosial diukur oleh konsekuensi dan hasilnya, Max Weber mengingatkan kita. Hukum dihormati atau dikritik karena hasil dan dampaknya, bukan tujuan mereka yang luas.

b. Etika Struktural Berhubungan Pada Hukum, Kelembagaan Mediasi, Kompromi, dan Hasil

"Struktur" berarti tertanam dalam lembaga, aturan, hukum, tujuan kebijakan, penyediaan sumber daya. Seperti struktur konstitusi yang sering menggunakan etika, karena mereka meletakkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan hak-hak dasar di dalamnya.

Misalnya sebuah konstitusi sebagai konsolidasi, ditulis dan diterbitkan untuk menentukan penutup atas tuntutan, aturan hukum, negara federal, hak prerogatif masing-masing eksekutif, legislatif dan yudikatif, kepemilikan, mode penunjukan, dll. Sebuah sistem voting untuk menentukan kepemimpinan dapat dipilih, atau melalui perwakilan proporsional, di sini tidak ada sistem yang sempurna, tapi pilihan harus dibuat.

Contoh lainnya adalah tentang kebijakan dan hukum yang tidak akan dinilai hanya dengan niat atau tujuannya saja. Hukum dan kebijakan pasti ditujukan untuk semuanya dan dapat diterima karena adil. Namun beberapa hukum dan kebijakan yang dijalankan justru tidak berhasil dan berakhir buruk. Hal itu karena menghasilkan hak-hak istimewa atas sebagian orang kepada orang lain. Hukum harus menghindari persoalan yang lebih kompleks, yang tidak dapat diterapkan atau tidak diterima oleh masyarakat. 

Maka dari itu etika perlu dimasukkan kedalam susunan struktural untuk memberikan legitimasi kepada etika itu untuk diterapkan dan dipatuhi oleh semua orang. Ketika peran dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan politik atau lembaga tidak ditentukan dalam struktur, maka yang tersisa adalah pengaruh dan kekuasaan individu.

Kompromi adalah bagian dari politik. Melalui kompromi risiko yang lebih besar dalam politik dapat disepakati oleh semua atau sebagian besar pihak. Untuk mencapai tingkat kompromi yang di inginkan, mungkin akan terjadi kontra produktif, melumpuhkan atau mengalahkan. Masing-masing takut kehilangan dan jatuh lebih dalam babak baru perundingan yang lebih ketat. Namun demikian, kompromi juga terbukti efektif dan menghasilkan hasil yang konstruktif.

c. Visi dan Proses

  Politik bukanlah filsafat tapi praktek. Hal ini tidak cukup untuk menentukan tujuan-tujuan politik yang memenuhi visi politik etis. Hal ini perlu dieksplorasi, diuji dan ditegaskan kembali dalam proses. Konsistensi antara visi dan proses merupakan unsur penting dari keberhasilan politik. Dalam politik, proses adalah bukti. Proses lebih dari sekedar realisasi visi; mereka merupakan bagian integral dari visi politik. Hal ini penting untuk menetapkan batas-batas hidup bersama, namun batas-batas ini sendiri harus diatur bersama-sama, melalui konsultasi yang luas dan inklusif. Proses yang pintar adalah mengoreksi diri sendiri: seperti presisi rudal yang dipandu, mereka mencapai target mereka. Politik merupakan laboratorium sosial. Sistem politik, peralatan, peran, yang diciptakan melalui trial and error.

Kita hanya perlu memikirkan Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela yang menyadari betapa visi dan proses terkait erat dan bagaimana konsistensi mereka dapat mendorong keberhasilan politik. 

Apa yang kita katakan sejauh ini tidak berarti bahwa etika individu dan interpersonal dan etika politik atau institusional harus dilihat sebagai dua kutub yang berlawanan. Mereka mungkin memang berbeda, tetapi beberapa konvergensi dan konsistensi terbukti juga bermanfaat. Para pemimpin politik yang berkomitmen untuk nilai-nilai etika mungkin menjadi mesin visi jangka panjang. Karena keberanian politik sering dikaitkan dengan keberanian pribadi. Kebanyakan hukum-hukum dan sistem sosial telah dipromosikan oleh asosiasi-asosiasi sukarela yang dijiwai dengan etika ini: hal ini dapat dilihat dalam gerakan abolisionis, dalam banyak asosiasi lingkungan, dalam agenda kerjasama pembangunan dan sebagainya.

d. Keyakinan dan Tanggung Jawab

Etika dalam politik harus dilakukan dengan visi. Negarawan dan perempuan membuktikan diri dengan mengangkat mata rakyat mereka dari kepentingan-kepentingan kecil atau sempit ke cakrawala jauh seperti kepentingan global dan masa depan. Max Weber, seorang pemimpin poitik dan sosiolog Jerman beranggapan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya bermodalkan keyakinan dan motivasi. Terutama di zaman modern, para pemimpin politik harus bertanggung jawab tidak hanya untuk keputusan mereka, tetapi juga atas konsekuensi, bahkan jika ini bertentangan atau mengalahkan tujuan awalnya. Webber mengingatkan kita bahwa dalam politik, tanggung jawab tidak terlalu terkait dengan motif dibandingkan dengan konsekuensi. Oleh karena itu etika dalam politik harus bermodal keyakinan dan tanggung jawab. Tanggung Jawab bahkan muncul sebagai fitur yang paling khas dari etika dalam politik.

Baca Juga Etika dalam Politik -- Benoit Girardin (2)

Sumber Benoit Girardin. 2012. “Globethics.net Focus 5 Benoît Girardin, Ethics in Politics”. Genewa: Globethics.Net.