 |
| ilustrasi pembangunan jalan tol semarang-solo tahap 1 |
Untuk memastikan proyek jalan tol Semarang-Batang dapat berjalan lagi dengan baik ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer jaringan yang mana dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu:
1.Menyamakan persepsi semua stakeholder
Persepsi yang harus disamakan disini adalah persepsi tentang status kepemilikan tanah. Masyarakat umum memahami kepemilikan tanah sebagai kepemilikan mutlak yang telah di legalisasi oleh pemerintah. Sehingga siapapun tidak bisa mengambil alih tanah mereka sesuka mereka.
Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa tanah yang dimiliki walaupun sudah bersertifikat hak milik, itu semua sebatas hak milik eigendom. Hak kepemilikan ini tetap dibawah kepemilikan negara, sehingga saat negara membutuhkan tanah tersebut negara berhak untuk mengambil alih tanah tersebut, namun tetap melakukan ganti rugi atas tanah milik masyarakat tersebut.
Hal inilah yang sering menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia karena pemahaman yang keliru oleh masyarakat tentang kepemilikan tanah mereka. Untuk menyamakan persepsi antar aktor ini maka tindakan yang harus diambil adalah:
a.Mengakomodasi semua aktor
Pemerintah wajib hukumnya mengajak semua pihak yang terlibat dalam proyek pembanguna jalan tol Semarang-Batang. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan atau melupakan satu pihak pun dalam pembahasan proyek jalan tol ini. Dengan terakomodasinya semua stakeholder maka semua pendapat dan kepentingan dari berbagai level dapat terakomodasi. Dalam proyek ini maka stakeholdernya adalah pemerintah, investor, masyarakat.
b.Mengakomodasi semua pandangan aktor
Setelah semua aktor terakomodasi dalam jaringan kebijakan ini, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menampung semua pendapat dan pandangan dari semua aktor, tidak boleh ada satupun yang diabaikan walaupun peran aktor disini kecil.
2.Menempatkan para aktor pada posisi yang seimbang
Dengan menampung semua pandangan aktor maka semua aktor akan merasa pada posisi yang sama, dan proyek pembangunan dapat berjalan baik. Karena tidak ada yang merasa lebih kuat dan paling lemah, karena masing-masing memiliki posisi tawar sendiri.
3.Pertukaran sumber daya yang menguntungkan
Jika sebelumnya pada proyek ini menggunakan model jaringan issues network dimana pemerintah ingin menggunakan sumber daya tanah masyarakat dengan harga murah, maka pada model policy community ini pertukaran sumber daya dilakukan dengan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya tanah masyarakat diganti dengan sumber daya finansial (ganti rugi) yang sesuai harganya oleh pemerintah melalui investor.
Setelah ketiga hal diatas dilakukan, maka dapat ditentukan bahwa model jaringan yang tepat digunakan adalah model policy community, karena sebenarnya ketiga hal tersebut merupakan penjabaran dari kriteria-kriteria model jaringan policy community, yang terdiri dari: 1) Limited number of participants, 2) Close links between members based on resource exchange, 3) Shared values, 4) Balanced power between members.
Dengan melihat matriks jaringan seperti dijelaskan sebelumnya, maka model jaringan policy community ini adalah yang paling ideal dalam menyelesaikan permasalahan jaringan. Karena dalam pembangunan jalan tol Semarang-Batang, aktornya bukan hanya pemerintah dan investor saja yang sifatnya kerjasama. Melainkan juga melibatkan masyarakat, sehingga harus dilihat sebagai komunitas kebijakan yang posisinya seimbang. Meskipun pemerintah pemegang kekuasaan dan wewenang yang luas, tapi pemerintah itu ada karena masyarakat, sebab negara kita menganut sistem demokrasi yang mana kedaulatan berada ditangan rakyat. Sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan mengabaikan masyarakat dalam setiap kebijakannya.
No comments:
Post a Comment