Kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian warganya. Melalui infrastruktur yang baik berbagai peluang usaha dapat muncul dan berkembang dengan baik. Sehingga kondisi warga yang terkena dampak pembangunan infrastruktur diharapkan akan menjadi lebih baik.
Seperti diungkapkan dalam Infrastruktur Indonesia (Kadin Indonesia-Jetro, 2006) yaitu Prinsip Dasar Penyediaan Infrastruktur Secara Keseluruhan antara lain:
- Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar[1].
Yang kita lihat sekarang ini dalam pembangunan beberapa infrastruktur di Indonesia, pembangunannya justru tidak memberi manfaat bagi masyarakat, bahkan cenderung hasil pembangunan infrastruktur itu terbengkalai tidak terurus. Hal ini terjadi karena pembangunan yang tidak terencana dengan baik, sehingga setelah infrastruktur tersebut dibangun bukannya menyelesaikan permasalahan, justru menimbulkan masalah baru. Pemborosan anggaran merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak terencana baik, bahkan merugikan masyarakat sekitar karena meninggalkan keadaan yang tidak terawat.
Melihat kenyataan tersebut, di Kabupaten Kendal terdapat satu contoh pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Pembangunan Terminal Bus Bahurekso di Desa Jenarsari Gemuh Kendal yang semestinya turut berperan dalam peningkatan kemakmuran warganya, justru menyusahkan warganya. Sebab infrastruktur yang terbengkalai tersebut beralih fungsi tidak sebagaimana peruntukkannya. Saat malam tiba terminal tersebut kerap di gunakan pasangan muda-mudi untuk berpacaran karena lokasinya yang sepi, bahkan saat panen tembakau tiba seluruh terminal dari mulai pintu masuk, halaman, area terminal, dan belakang terminal penuh jemuran tembakau warga sekitar[2].
Pembangunan Terminal Bus Bahurekso di Desa Jenarsari Gemuh Kendal merupakan kebijakan jangka panjang untuk mempersiapkan pengembangan wilayah perkotaan Weleri. Selain itu pembangunan terminal juga untuk pengendalian angkutan umum, terutama yang mengakses jalur pantura wilayah Kendal[3]. Namun pembangunan terminal bus tersebut mengalami masalah setelah selesai pembangunannya. Terminal yang dibangun tahun 2003-2004 lalu ini belum memiliki dokumen feasibilty[4], akibatnya pemanfaatan terminal ini terganggu. Pernah terminal ini digunakan hanya dengan menarik retribusi di pinggir jalan, karena belum memiliki izin operasional dan pihak terminal belum mampu memberikan timbal balik yang baik kepada pembayar retribusi, maka penarikan retribusi tersebut dihentikan pada akhir Desember 2009 lalu.
Niat hati membangun Terminal Bus Bahurekso untuk mengembangkan wilayah perkotaan weleri, yang pada intinya bermuara pada peningkatan kemakmuran masyarakat, justru tidak menghasilkan dampak apa-apa bagi masyarakat. Pembangunan terminal ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut sehingga saat terminal ramai maka perekonomian warganya akan tumbuh, sehingga berdampak terhadap peningkatan kemakmuran warganya. Sayang, akibat mangkraknya terminal ini selama 10 tahun terakhir mengakibatkan kondisi masyarakat tidak banyak berubah. Terminal ini sepi dilalui bis dan angkutan umum sehingga kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tidak tumbuh dan berkembang.
Keberadaan Terminal Bus Bahurekso di Kabupaten Kendal ini sebenarnya merupakan salah satu aset penting Kabupaten Kendal. Kehadiran terminal bis ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan kegiatan usaha baik di dalam dan sekitar terminal. Selain itu dari sisi sosial dengan kehadiran terminal ini diharapkan mampu menghidupkan perekonomian warga di sekitar terminal. Bahkan dengan pendapatan asli daerah yang meningkat, semestinya bisa meningkatkan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kemakmuran warganya melalui berbagai program sosial yang di buat.
Nasib Terminal Bus Bahurekso yang memakan biaya sampai 20 miliar lebih ini akhirnya menemui titik terang. Pada awal tahun 2013 terminal bis ini mulai difungsikan kembali dengan dilakukan uji coba penggunaannya. Terminal bis ini akhirnya difungsikan sebagai terminal tipe B yang nantinya akan digunakan bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Tidak hanya itu, seluruh angkutan AKDP, angkudes dan angkot nantinya wajib masuk terminal sedangkan bus AKAP tidak masuk.
Terminal yang dibangun sejak kepemimpinan Bupati Hendy Budoro ini dibangun tahun 2003 dan belum pernah digunakan hingga tahun 2013. Menurut Kepala Dishub Kendal, Subarso mengatakan ujicoba ini dilaksanakan setelah ijin operasional penggunaan terminal sudah keluar November tahun 2012 silam[5].
Dengan beroperasinya Terminal Bus Bahurekso ini diharapkan perekonomian warga akan tumbuh dan berkembang dengan baik sejalan dengan peningkatan kemakmuran warga di sekitar Terminal. Sehingga pembangunan infrastruktur terminal di Kabupaten Kendal tidak sia-sia dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar, dan perekonomian Kabupaten Kendal secara umum.
[1] Dalam http://www.stialanbandung.ac.id PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI PENDUKUNG (Bagian Kedua) oleh Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.
[2] Suaramerdeka.com 30 Agustus 2010 Terminal Bahurekso untuk Jemur Tembakau
[3] H. Hendy Boedoro SH Msi Suara Merdeka 26 Januari 2005
[4] Joko Kartono suaramerdeka.com 31 Agustus 2010 Bapeda Kaji Ulang Pemanfaatan Terminal Bahurekso
[5] Subarso Jatengprov.go.id Mangkrak 10 Tahun, Akhirnya Terminal Bahurekso Beroperasi
No comments:
Post a Comment