Retrospeksi DPR periode 2004-2009
Sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami terlebih apa itu rtrospeksi. Agar pembahasan ini mudah dipahami dan dimengerti maksud serta tujuan penulisan ini.
Dalam kamus ilmiah populer, retrospeksi adalah keinginan meninjau atau menghayati kembali ke belakang.
Atau retrospeksi bisa juga dikatakan sebagai cara pandang terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, yang mana termasuk di dalamnya mengevaluasi, serta berharap dapat membangun rencana langkah-langkah prospektif, terobosan-terobosan di masa depan.
Atau retrospeksi bisa juga dikatakan sebagai cara pandang terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, yang mana termasuk di dalamnya mengevaluasi, serta berharap dapat membangun rencana langkah-langkah prospektif, terobosan-terobosan di masa depan.
Kita lihat kinerja DPR periode 2004-2009 ini bisa dikatakan buruk, karena banyak persoalan yang membelit anggotanya. selain itu banyak persoalan yang mengakibatkan tugas dan kewajiban DPR terkesampingkan dan memberi hasil yang tidak optimal. Menurut PUKAT UGM rapor DPR periode ini adalah rapor merah disebabkan terlihat ada kecenderungan tidak ingin memperkuat pemberantasan korupsi. Itu terlihat dari PROLEGNAS yang menempatkan pembahasan undang-undang yang membahas pemberantasan korupsi berada di urutan terakhir. Dengan 85 RUU menempati daftar tunggu dari 282 RUU dalam Prolegnas.
Selain itu kecenderungan tersebut semakin kuat karena justru anggota DPR banyak yang terjerat korupsi. Bahkan Zainal mengatakan patut curiga jika sebenarnya ada desain melemahkan KPK dan menghambat pemberantasan korupsi. "Saya patut curiga adanya grand design yang mengarah pada upaya melemahkan KPK dan menghambat terbitnya RUU Pengadilan Tipikor," kata Zainal.
Kinerja demokrasi yang berlangsung di DPR juga dinilai buruk karena produk legislasi yang dihasilkan 30 persen justru bicara soal pemekaran. Padahal disinyalir dalam proses pembahasan pemekaran daerah justru jadi lahan subur korupsi. "Ada ribuan perkara korupsi di KPK. Banyak tindakan koruptif anggota dewan yang belum disentuh. Kasus Agus Condro misalnya jika dikejar bisa seret 50 anggota dewan," katanya.
Sementara itu di sisi lain anggota DPR semakin membuat jarak dengan masyarakat, terbukti dengan seringnya anggota DPR bepergian keluar negeri dari pada ke daerah untuk menemui masyarakat dan menemukan sumber masalah dalam masyarakat.
Anggota DPR yang sering disebut sebagai anggota dewan terhormat justru perilakunya mencerminkan bahwa ia tidak pantas menyandang titel tersebut, seperti malas, korupsi, dan suap. Seperti dalam fungsinya yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan justru sering menekan pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok mereka.
Hal ini seperti pernyataan formappi melalui Sebastian yang menyatakan bahwa indikasi buruknya kinerja DPR yang ditemukan forum itu, pertama DPR notabene merupakan wakil rakyat, tapi sayangnya jauh dari rakyat. Misalnya lebih menyukai studi banding ke luar negeri daripada berdialog dengan konstituen. Kedua, DPR bertugas menentukan proses legislasi, tapi kenyataannya seringkali mengabaikan substansi legislasi. Ketiga, DPR bertugas melakukan fungsi pengawasan, tapi dengan memaksakan kepentingan diri terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, DPR seyogyanya menjadi jabatan terhormat, namun mereka kerap kali berperilaku buruk, misalnya malas, menerima suap, dan korup.
Preskripsi DPR periode 2009-2014
Sebelumnya, yang dimaksud dengan preskripsi menurut kamus besar bahasa indonesia online adalah apa yg diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan; atau petunjuk tentang penggunaan obat. Memang istilah ini sering digunakan untuk merujuk tentang tata cara penggunaan obat, namun disini kita melihat bahwa ada yang harus dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014 untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR.
Belajar dari buruknya kinerja anggota dewan periode 2004-2009, PUKAT UGM memberi perhatian kepada anggota dewan yang baru ini. Terutama karena banyak terlihat wajah-wajah baru dalam parlemen yang diharapkan dapat memberi angin segar dan perubahan bagi DPR. Kepada anggota dewan baru ini tentu masyarakat menaruh harapan besar padanya. "Jangan lagi, terkena virus ketidakpedulian seperti yang terjadi di komisi III DPR RI periode sekarang. Sejumlah 19 orang dedengkotnya terpilih lagi di periode mendatang dari 49 anggota lama," kata Zainal.
Selain itu FORMAPI juga memberikan kepada anggota DPR yang baru yakni, Pertama, mereka harus memegang teguh komitmen dan etika dalam menjalankan representasi rakyat. Kedua, mereka harus lebih menekankan kualitas daripada kuantitas. Ketiga harus mempunyai strategi legislatif untuk memproyeksikan isu-isu yang akan jadi prioritas.
Dapat kita lihat disini harapan besar masyarakat bertumpu pada anggota-anggota dewan yang mayoritas merupakan wajah baru. Dengan harapan kinerja DPR periode ini dapat lebih baik dan tidak terjebak politik uang dan politik transaksional terutama dalam pembahasan APBN yang rawan untuk dikorupsi.
Sejalan dengan berbagai harapan yang muncul, anggota DPR yang baru juga harus lebih peka dan sensitif terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, khususnya pada daerah pemilihan mereka. karena sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada rakyat yang memilihnya, selain itu dengan turun langsung maka akan didapatkan masalah konkret yang langsung dihapadi masyarakat.
Menginjak tahun keempat masa jabatan anggota dewan periode ini perkembangan DPR masih rendah, kasus korupsi, malas, dan perjalanan luar negeri masih menjadi masalah utama dalam DPR periode ini. Tentu disamping dengan pembahasan RUU yang masih lambat dan lebih sering mencari informasi keluar negeri yang nyatanya hanya untuk jalan-jalan dan ajang korupsi anggaran dinas.
Berkenaan dengan kunjungan luar negeri tersebut banyak tekanan berharap DPR mengurangi intensitasnya, hal ini juga didukung dengan PPI yang berada di negara tujuan aktif memberi pemahaman dan penolakan jika dirasa hal tersebut kurang pas. Dari dalam negeri sendiri masyarakat juga menghendaki kunjungan tersebut dikurangi dan fokus terhadap proses legislasi yang masih lambat.
Masalah lain yang juga sering menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran yang terlihat boros dan kurang perencanaan, seperti rencana pembangunan gedung baru yang akhirnya tidak jadi, anggaran perbaikan toilet, perbaikan ruang komisi, perbaikan pagar, serta pembangunan tempat parkir motor.
Disini lagi-lagi terjadi penyelewengan apa yang seharusnya dilakukan DPR dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Anggota DPR harus kembali melihat besarnya harapan masyarakat terhadap DPR periode ini, sehingga meskipun beberapa anggotanya diterpa masalah tetap bisa fokus dan memberi hasil terbaik bagi rakyat. Jika tidak maka bukan tidak mungkin DPR periode ini bisa sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari DPR periode sebelumnya.
SUMBER
No comments:
Post a Comment