"KENTUT" Sebuah Contoh Perencanaan Kebijakan Daerah

‘‘KENTUT’’ merupakan judul yang tak lazim untuk sebuah film layar lebar. kentut yang bagi sebagian orang dianggap remeh, namun dalam film ini diceritakan bahwa kentut sangat penting serta dapat menggoyang situasi politik yang ada. Film ini menceritakan tentang
persaingan dua kandidat untuk menjadi kepala daerah suatu kabupaten bernama ‘kuncup mekar’. Kedua kandidat ini mencerminkan dinamika pilkada di negeri ini, Patiwa sebagai calon yang pintar, cerdas, dan konvensional sedangkan Jasmera merupakan kandidaat yang memanfaatkan ketenaran artis dangdut sebagai pendulang suara.

Di film ini digambarkan Patiwa sebagai orang yang mengedepankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mengangkat isu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Jasmera digambarkan sebagai orang yang melakukan kampanye hiburan dengan mengundang artis dan berkampanye keliling dengan diarak pendukungnya. Dua tokoh tersebut menggambarkan bagaimana kondisi politik negeri ini saat ini, masih banyak tokoh politik yang rela mengeluarkan berapapun biaya kampanye untuk bisa terpilih demi mendapatkan kekuasaan.

Ada satu adegan dalam film ini yang menarik dan dapat kita diskusikan tentang bagaimana pembuatan dan perencanaan kebijakan daerah yang efektif. Dalam setting debat kandidat yang diikuti oleh Patiwa dan Jasmera, terlihat bahwa Patiwa lebih mengedepankan perencanaan yang matang untuk kebijakan yang akan diambil. Sedangkan Jasmera sebaliknya, ia mengutamakan aksi terlebih dahulu tanpa menghiraukan resikonya, yang penting rakyat langsung merasakan manfaatnya. Seperti inilah kutipan debat mereka :

Patiwa : jika saya terpilih nanti, saya akan mengucurkan bantuan bibit-bibit jagung dan juga sapi-sapi......

Jasmera : Bencana, ini bakal menjadi bencana. Kita semua tahu bahwa masyarakat kita senang pesta, Pesta ,dan banyak sapi dipotong untuk pesta, pesta sunatan, pesta kawinan, pesta ulang tahun, pesta keagamaan. Itulah sebabnya sampai hari ini di negeri ini kita tidak bisa berswasembada daging.

Jagung? Jagung-jagung itu sangat memerlukan cahaya matahari, dan saat ini di negeri kita lebih sering terkena bencana banjir, apa jadinya? Para petani tidak akan bisa mengembalikan kredit bibit jagung dan sapi, sudah miskin banyak utang pula.

Patiwa : pak Jasmera saya ini belum menjelaskan program saya secara detail.

Jasmera : Rakyat tidak perlu banyak rencana ibu. Di negeri ini antara kebenaran dan kebetulan itu tipis bedanya. Jadi segera lakukan sekarang, sikat dulu urusan belakangan. 

            Itulah kutipan dialog dalam film ‘kentut’ tentang program kedua kandidat, program tersebut pasti membutuhkan payung hukum untuk melaksanakan program-program mereka. Maka dari itu disini perencanaan suatu kebijakan sangat penting agar kebijakan itu dapat berjalan dengan efektif dan memberi manfaat yang pasti kepada mayarakat. Namun perlu dicatat bahwa meskipun perencanaan sangat penting, implementasi dan tindakan yang dilakukan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya kebijakan tersebut.

Jika perencanaan tanpa diikuti implementasi maka perencanaan tersebut akan menjadi sia-sia, begitu juga sebaliknya jika implementasi atau tindakan tanpa perencanaan yang matang maka akan menimbulkan kerusakan dan bahkan kehancuran. Itu bisa terjadi karena dalam perencanaan kita menghitung dan memperkirakan berbagai potensi masalah serta faktor-faktor yang mendukung sebuah kebijakan. Jika fase ini tidak dilalui dengan benar maka akan menemui kendala yang belum di perhitungkan dan dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut.

            Banyak dialog-dialog dan adegan dalam film ini yang digambarkan secara lucu dan kritis sehingga tidak terkesan formal dan kaku sebagaimana kehidupan politik dan birokrasi sebenarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sebuah kebijakan seharusnya diambil dan berbagai resiko yang berada didalamnya maka sebagai contoh lebih baik kita ikuti dialog Patiwa dan Jasmera.

  Jasmera : ....program pertama saya adalah melegalkan perjudian untuk membiayai pembangunan agar rakyat segera bisa kaya raya.

  Patiwa : anda keterlaluan! rakyat kita ini kan sarat religius pak Jasmera, kalau anda sampai melakukan hal itu maka akan timbul masalah sosial baru.

Jasmera : nah, inilah yang selalu saya tentang pemimpin yang munafik, anda bisa bicara begini karena anda terlahir sebagai orang kaya, kalau anda terlahir sebagai orang miskin bagaimana? Yang kita lakukan saat ini dan mulai kemarin sampai hari pemilukada nanti adalah sebuah perjudian yang dilegalkan

Patiwa : jangan-jangan kalau anda jadi bupati pelacuran pun akan anda legalkan

Jasmera : iya kenapa tidak? Dari pada mereka ngeteng dijalan, sebagai komoditi nilai jualnya sangat rendah. Apa salah kalo kita kelola secara profesional sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, ya to?

Dibandingkan dengan mengumpulkan mereka semua kemudian kita kirim keluar negeri sebagai pembantu, lalu pulang kembali ketanah air sebagian mereka bunting. Anda pilih mana?

            Selain cuplikan dialog diatas masih ada dialog tentang program yang akan dilakukan oleh Jasmera jika terpilih nanti, seperti dalam bidang pertanian ia akan meningkatkan kualitas padi yang terkontrol dengan memanfaatkan teknologi baru dalam pelaksanaannya.

            Seperti itulah kira-kira gambaran tentang bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah dalam berpolitik, dan dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan publik, ada beberapa kondisi yang dihadapi dan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia dalam merumuskan kebijakan daerahnya. Sebagai contoh oleh Jasmera tentang perjudian dan pelacuran, saat ini kita mengenal istilah ‘lokalisasi’. Lokalisasi merupakan buah dari kebijakan daerah yang melegalkan pelacuran, sebuah keputusan yang berisiko tinggi. Namun kenapa kebijakan tersebut tetap diambil?

            Sebelum kebijakan tersebut diambil pastilah pemerintah daerah sudah melakukan berbagai kajian dan perumusan tentang bagaimana mengatasi pelacuran-pelacuran yang merajalela. Mereka pasti memiliki berbagai macam alternatif kebijakan beserta resiko yang harus dihadapi juga manfaat langsung yang dapat dirasakan. Jika pelacuran itu tidak dijadikan satu dalam sebuah tempat khusus yang memang dikhususkan untuk kegiatan tersebut, maka dampak sosialnya akan lebih besar, karena para psk akan menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan serta tersebar di berbagai wilayah di daerah tersebut, dan juga dapat mengganggu ketertiban sosial dalam masyarakat.

            Namun begitulah kebijakan publik, pemerintah daerah atau pemimpin daerahnya harus berani mengambil resiko untuk kebijakan yang revolusioner atau kontroversial. Karena jika para pemimpin daerah hanya berpaku kepada kebijakan-kebijakan normatif saja tanpa adanya terobosan, maka daerah tersebut akan merasakan kemajuan yang lambat dan tidak berpengaruh. Tentu yang namanya terobosan adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang aneh, kontroversi dan diragukan, oleh karena itu para pemimpin harus membuktikan bahwa terobosan yang dilakukannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

            Menurut Anderson terdapat tiga teori yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu :

1.      Teori rasional

Teori ini mengarahkan agar pembuatan kebijakan dilakukan secara rasional dan komprehensif, dengan memperatikan dengan seksama berbagai alternatif kebijakan yang ada.

2.      Teori incremental

Teori ini lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang daat diambil dalam membuat kebijakan, dan tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif yang ada.

3.      Teori mixed scanning

Teori yang menggabungkan antara teori rsional koprehensig dengan teori incremental.

            Selain itu Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangan dalam memilih kebijakan, yaitu :

1.      Nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi.

2.      Afiliasi partai politik

3.      Kepentingan kontituen

4.      Opini publik

5.      Pepnghormatan terhadap pihak lain, serta

6.      Aturan kebijakan

Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik seharusnya melibatkan peran serta masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan juga dapat berjalan dengan efektif karena melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan adalah pentingnya perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten dalam sebuah kebijakan publik. Disamping itu masih banyak teori-teori kebijakan publik lainnya yang dapat di pelajari untuk lebih mengerti dan paham tentang proses yang terjadi dalam pembuatan kebijakan.